BPR Sukahaji Diduga Korupsi Senilai Rp. 3,2 M Hingga Di Usut Kejari Majalengka

MAJALENGKA.CYBERONE.COM – Kejaksaan Negeri Majalengka membongkar kasus dugaan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Majalengka dengan kerugian ditaksir Rp3.2 Miliar. Dalam hal ini Kejari mencium ada yang tidak beres di BPR Sukahaji. Muncul dugaan terjadi penyimpangan pada tahun 2017-2021. Kasus tersebut kini dinaikan menjadi penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka H. Dede Sutisna , S.H. M.H. melalui Kasi Intelijen Elan Jaelani, S.H. M.H. didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Guntoro Janjang Saptodie S.H. M.H. mengatakan, bahwa jaksa penyidik btindak pidana menemukan beberapa modus operandi penyimpangan dalam pemberian atau penyaluran kredit BPR Sukahaji milik Pemkab Majalengka ini.

“Modus yang kami ungkap itu, ada beberapa nasabah bermasalah namun tetap diloloskan oleh petugas BPR Majalengka Cabang Sukahaji,”kata dia saat menggelar jumpa pers bersama awak media, Senin (22/3/2021).

Selain itu, kasus dugaan korupsinya yakni ada beberapa debitur dalam mengajukan pinjaman menggunakan agunan akta jual beli (AJB) yang tidak benar. Bahkan nilai agunan yang dijaminkan tidak sebanding dengan nilai pengajuan kredit yang dicairkan.
“Ada juga nasabah yang tercatat sebagai penerima kredit, tapi kenyataannya nasabah itu tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR Majalengka Sukahaji,” Ucap Elan.

Dalam waktu yang sama, lanjut dia, ada nasabah di iming-imingi pihak ketiga atau pencari nasabah yang bukan pegawai Bank BPR Majalengka untuk pengajuan kredit di BPR. Itu dilakukan prosesnya sangat mudah, cepat dan angsuran lunak, hanya bermodalkan KTP sudah bisa mengajukan kredit.
“Saat pengajuan juga tidak adanya survei kepada calon debitur sehingga terjadi kredit macet,”tukasnya.

Diungkapkan hal serupa Kasi Pidsus Janjang. Menurutnya, modus-modus operandi lainnya kini masih digali oleh tim penyidik. “Kasus ini terang benderang ada kelalaian dari manajemen BPR dengan meloloskan pinjaman itu.

“Intinya pelaksanaan proses pemberian kredit oleh Bank BUMD milik pemkab Majalengka, dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, objektif dan professional,”tuturnya.

Seharusnya, kata dia, BUMD milik Pemkab Majalengka ini melaksanakan
sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Majalengka dan aturan anggaran dasar rumah tangga BPR Majalengka yang mengatur syarat-syarat pemberian kredit.
“Jelas ini merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku,” Tambahnya.

Dalam penyidikan ini, pihak penyidik sudah memeriksa beberapa orang saksi kurang lebih 20 orang dan telah menyita dokumen berupa berkas kredit asli yang didalamnya terdapat beberapa AJB yang tidak benar.

Namun dalam penyidikan ini, penyidik belum menetapkan tersangka karena masih dalam tahap penyidikan umum.
Nanti pada waktunya penyidik akan menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Belum ada tersangka. Kasus ini terbongkar setelah ada laporan dari warga dan kami menindaklanjutinya,”tegasnya.

Dia menambahkan, Pemkab Majalengka memiliki 4 BUMD dimana yang tersandung tindak pidana korupsi ada 2 yakni PDSMU dan BPR Sukahaji. Kasus dugaan korupsi di PDSMU disidik akhir tahun 2020 berkas perkaranya hampir rampung. Pihak penyidik telah menerima hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BPKP) Bandung dan permintaan keterangan ahli dan kini sedang berlangsung yang akan dilaksanakan pekan ini.(NILLAN)

 669 total views